MEDAN (Waspada): Ketua Pimpinan Pusat Komunitas Peduli Perkebunan Negara (KP2N) H. Zulkifli Barus mengimbau Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak tergesa-gesa membentuk Holding BUMN Perkebunan dan sebaiknya menunggu pemerintahan baru yang waktunya tidak lama lagi.
Imbauan itu disampaikan H.Zulkifli Barus kepada Waspada di Medan,Kamis(25/9), terkait ancaman mogok nasional yang akan dilakukan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (F-SPBUN) PTP Nusantara I s/d XIV jika pembentukan Holding BUMN Perkebunan tetap dilakukan.
“Pak Mentri kiranya dapat mengajak F-SPBUN untuk berdialok agar keresahan para pekerja terjawab sehingga rencana aksi mogok nasional yang telah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono dapat dihindari,’’kata H. Zulkifli Barus.
Ancaman mogok nasional F-SPBUN disampaikan kepada Peresiden RI melalui surat No : FSPBUN/X/093/2014 tertanggal 22 Agustus 2014, ditanda tangani Ketua Umum Tuhu Bangun, SP dan Sekjen H. Hasan Basri, SH.MH yang menolak Holding BUMN Perkebunan I s/d IV, karena tidak tepat sasaran dan tidak menyentuh pada persoalan bagi perusahaan perkebunan yang menjadi hambatan selama ini.
Zulkifli, didampingi Wakil Ketua KP2N bidang Hukum/HAM Muladi, SH, dan Sekjen Ir.H.Sulaiman,MM, mengatakan, ancaman mogok nasional yang akan dilakukan merupakan hal yang serius tidak dapat diabaikan begitu saja.
Sebab,kata Zul, yang disuarakan F-SPBUN merupakan aspirasi riil yang berkembang di kalangan ratusan ribu orang pekerja. Sehingga mereka resah karena oreantasi Holding belum jelas .Namun, ujarnya, informasi yang berkembang menjadi isu menakutkan,di mana PTPN nantinya menjadi anak perusahan dan akan diperjualbelikan kepada pihak swasta.
Padahal,kata mantan anggota DPRD Deliserdang dari partai Golkar itu, BUMN perkebunan mempunyai historis panjang dengan pekerjanya dan tidak pernah mendapatkan subsidi APBN tapi mampu tumbuh dan berkembang karena kerja keras karyawannya.
‘’ Fakta itu hendaknya menjadi pertimbangan pemerintah hingga mau mendengar keresahan para pekerja yang disampaikan F-SPBUN sehingga polemik ini dapat dicarikan solusinya,’’katanya.
Oleh karenanya,Zul mengimbau, Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mendorong pembentukan Holding BUMN Perkebunan dapat duduk bersama dengan F-SPBUN sebagai representasi para pekerja.
“Sebab bila terjadi mogok nasional mulai dari PTPN I s/d PTPN XIV di seluruh Indonesia, termasuk anak perusahaan, lembaga serta dana pensiunan perkebunan (Dapenbun) akan terjadi setagnasi terhadap perusahaan perkebunan milik Negara itu.Dan, hal ini tidak akan menguntungkan baik kepada perusahaan maupun karyawan dan pensiunan,’’kata Zul yang ikut membentuk Gabungan Serikat Pekerja Perkebunan (GSPBUN) PTPN I s/d XIV,yang sekarang menjadi F-SPBUN.Zul berharap Kementerian BUMN bersabar menunggu kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.
Sementara itu, Ketua F-SPBUN Tuhu Bangun, SP yang dikonfirmasi, membenarkan telah menyurati Presiden SBY dan menolak pembentukan Holding Oprasional BUMN Perkebunan PTPN I s/d XIV, lembaga, anak perusahaan dan Dapenbun.
Menurutnya, alasan penolakan pertama pembentukan holding BUMN Perkebunan bukanlah satu-satunya pilihan untuk mengatasi persoalan mendasar di masing-masing PTPN.
‘’ Dari pengamatan dan fakta banyaknya permasalahan karena kinerja yang belum tercapai secara optimal di masing-masing PTPN merupakan ketidaktegasan penyelenggara perusahaan perkebunan,’’katanya.
Untuk itu Bangun menolaknya dan akan melakukan konsolidasi untuk melakukan mogok nasional.
Informasi berkembang, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan industry Setrategis Muhammad Zhamkani mengatakan ,PP Holding BUMN Perkebunan telah ditandatangani Presiden SBY pada 18 September 2014, dan segera ditindak-lanjuti dengan aksi korporasi lewat RUPS untuk menantikan perubahan anggaran dasar.(m11)
Sumber : www.waspadamedan.com
Tinggalkan Balasan